Dewasari – Pemerintah Desa Dewasari terus memperkuat tata kelola aset desa sebagai langkah strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Langkah ini dipertegas dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Dewasari Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tim Inventarisasi Aset Desa dan Penagihan, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pengamanan aset desa secara menyeluruh.

SK tersebut memberikan mandat yang jelas bagi tim untuk melakukan pendataan ulang, penertiban, serta pengamanan atas seluruh aset desa, baik aset tanah, bangunan, sarana publik, hingga aset produktif yang selama ini dimanfaatkan masyarakat maupun pihak ketiga.

Kepala Desa Dewasari Ninding Badrul Munir, menyampaikan bahwa pembentukan tim melalui SK Nomor 46 Tahun 2025 merupakan langkah penting untuk memastikan setiap aset desa berada dalam pengelolaan yang tertib dan memberi manfaat nyata bagi desa. “Aset desa harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan ekonomi desa. Tim ini dibentuk agar prosesnya lebih terarah, terukur, dan akuntabel,” ujarnya.

Ketua Tim Inventarisasi Aset Desa dan Penagihan Muis Maulana Juga Sebagai Sekretaris Desa juga memberikan penegasan mengenai mekanisme kerja tim di lapangan. “Kami bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Desa. Selain melakukan pendataan dan penagihan, kami juga sekaligus mensosialisasikan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aset Desa,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa regulasi tersebut menegaskan bahwa aset desa memiliki perlindungan hukum yang sangat kuat, sehingga pemanfaatannya tidak boleh sembarangan dan harus sesuai ketentuan.

Melalui SK tersebut, tim mendapat tugas untuk:

• Melakukan inventarisasi ulang aset desa secara detail dan faktual.

• Mengecek batas, status, serta kondisi aset desa di lapangan.

• Menertibkan pemanfaatan aset yang belum sesuai aturan dan melakukan penagihan kepada pihak pengguna aset.

• Menyampaikan sosialisasi terkait aturan pemanfaatan aset desa agar masyarakat memahami hak dan kewajiban.

• Menyusun rekomendasi pemanfaatan aset yang berpotensi meningkatkan PADes.

• 

Ketua BPD Dewasari Wawan Rosmawan, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pengamanan aset desa ini. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah desa dalam menguatkan fondasi ekonomi desa. “Dengan inventarisasi yang jelas dan aturan yang disosialisasikan dengan baik, aset desa bisa benar-benar menjadi sumber pendapatan,” katanya.

Masyarakat menyambut baik kegiatan ini karena dianggap memberikan kepastian terkait batas, status, dan pemanfaatan aset desa yang selama ini dipakai bersama. Mereka berharap proses ini mampu mendorong peningkatan pendapatan desa dan mempercepat pembangunan yang merata.

Dengan adanya SK Nomor 46 Tahun 2025 dan dukungan regulasi berupa Perdes Nomor 7 Tahun 2024, Desa Dewasari menegaskan komitmennya untuk menjaga, menata, dan memanfaatkan aset desa secara profesional demi peningkatan PADes dan kesejahteraan masyarakat.